JAKARTA, — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Langkah mengejutkan ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional setelah lebih dari dua tahun ia menjabat.Penyerahan surat pengunduran diri tersebut dilakukan langsung oleh Gibran dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu diterima langsung oleh Ketua MPR RI beserta jajaran wakil ketua.
Dalam keterangan pers singkat usai pertemuan, Ketua MPR RI mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen resmi pengunduran diri tersebut. Pimpinan MPR menyatakan akan segera menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan mekanisme konstitusional dan tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif.
”Hari ini kami pimpinan MPR telah menerima secara langsung surat pengunduran diri dari Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kami akan segera menggelar rapat gabungan pimpinan dan fraksi untuk membahas tindak lanjut serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden,” ujar Ketua MPR di hadapan awak media di Gedung Nusantara III.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden serta seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas kenegaraan. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang demi kepentingan yang lebih luas, tanpa merinci secara spesifik alasan di balik keputusannya tersebut.
”Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden, seluruh jajaran kabinet, serta masyarakat Indonesia. Keputusan ini sudah saya pikirkan secara mendalam dan telah saya komunikasikan sebelumnya dengan Bapak Presiden,” kata Gibran singkat sebelum meninggalkan area Kompleks Parlemen.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi terkait sosok yang akan diusulkan oleh Presiden kepada MPR untuk mengisi kursi Wakil Presiden sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Situasi politik di Senayan diprediksi akan bergerak dinamis dalam beberapa hari ke depan seiring dimulainya proses konsultasi antar partai koalisi. (Rus)
