Oleh: Nano Hendi Hartono, wartawan senior
Di sebuah pasar tradisional pada pagi yang gerimis, seorang ibu rumah tangga berdiri lama di depan lapak beras. Tangannya memegang kantong plastik kosong. Matanya menimbang, bukan hanya harga yang tertera di papan kecil itu, tetapi juga sisa uang di dompetnya. “Naik lagi, Pak?” tanyanya lirih pada pedagang. Si pedagang mengangguk, wajahnya lelah. Harga sembako kembali merambat, sementara penghasilan tidak ikut menanjak.
Di saat yang sama, di ruang-ruang berpendingin udara, pertemuan pejabat berlangsung dengan suasana yang berbeda. Jam tangan berkilau menghiasi pergelangan tangan, nilainya ratusan juta rupiah. Tas bermerek yang dijinjing istri pejabat harganya puluhan hingga ratusan juta. Pakaian dengan label internasional dikenakan penuh percaya diri. Mobil yang terparkir di halaman kantor atau rumah dinas bernilai di atas 500 juta hingga miliaran rupiah.
Kontras itu terasa menyengat.
Kemewahan bukanlah kejahatan. Setiap orang berhak menikmati hasil jerih payahnya. Namun, ketika kemewahan dipamerkan di tengah derita rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pertanyaan moral pun muncul. Apakah pantas seorang pejabat tampil glamor ketika rakyatnya mengencangkan ikat pinggang?
Pejabat publik bukan pengusaha swasta. Mereka digaji oleh negara, oleh pajak yang dibayar rakyat, termasuk oleh pedagang kecil, buruh, guru honorer, dan petani. Jabatan yang mereka emban mengandung amanah. Di situlah letak persoalannya. Publik menuntut empati, bukan kemewahan yang dipertontonkan.
Beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh berbagai kasus yang menyeret pejabat karena gaya hidup berlebihan yang tak sebanding dengan profil penghasilan. Kasus yang menimpa keluarga pejabat pajak seperti Rafael Alun Trisambodo membuka mata banyak orang. Sorotan bukan hanya pada dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pada gaya hidup yang mencolok. Mobil mewah, koleksi barang mahal, dan pamer kekayaan di media sosial menjadi simbol ketimpangan yang melukai rasa keadilan masyarakat.
Kasus lain seperti yang melibatkan Lukas Enembe memperlihatkan bagaimana kemewahan bisa berdiri di atas tanah yang rapuh. Di wilayah yang masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, isu aliran dana dan gaya hidup elite daerah menjadi ironi yang pahit.
Fenomena ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sensitivitas sosial.
Rakyat tidak menuntut pejabat hidup melarat. Mereka hanya ingin melihat kesederhanaan yang mencerminkan empati. Dalam sejarah Indonesia, ada figur yang dikenang bukan karena gemerlapnya, melainkan karena kesahajaannya. Joko Widodo misalnya, pada awal kemunculannya di panggung nasional dikenal dengan citra sederhana, blusukan ke pasar dan kampung. Terlepas dari berbagai penilaian politik terhadap kebijakannya, gaya komunikasi dan pendekatan yang merakyat menjadi daya tarik tersendiri.
Kesederhanaan bukan pencitraan, melainkan pilihan sikap. Ia tampak dalam cara berbicara, berpakaian, dan berinteraksi dengan masyarakat. Ketika seorang pejabat datang ke daerah terdampak banjir dengan sepatu mahal yang enggan kotor, pesan yang sampai bukan kepedulian, melainkan jarak.
Harga sembako yang naik bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada cerita. Ada tukang ojek yang kini harus menambah jam kerja karena beras naik dua ribu rupiah per kilogram. Ada buruh pabrik yang mengurangi jatah lauk demi membayar uang sekolah anak. Ada pedagang kecil yang terpaksa mengecilkan porsi agar harga jual tak melonjak terlalu tinggi.
Dalam situasi seperti itu, pamer kemewahan terasa seperti tamparan.
Lebih dari itu, gaya hidup pejabat menjadi cermin tata kelola. Jika penghasilan resmi tidak memadai untuk menopang kemewahan yang ditampilkan, publik berhak bertanya: dari mana sumbernya? Transparansi harta kekayaan melalui LHKPN bukan formalitas administratif. Ia adalah instrumen membangun kepercayaan.
Kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam demokrasi. Ketika rakyat percaya, kebijakan yang berat pun bisa diterima. Namun ketika kepercayaan runtuh, kebijakan yang baik pun dicurigai.
Kesenjangan antara elite dan rakyat juga berpotensi memicu apatisme politik. Rakyat merasa jauh dari pengambil keputusan. Mereka melihat pejabat sebagai kelompok eksklusif yang hidup di menara gading. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya bagi stabilitas sosial.
Kemewahan yang dipamerkan di media sosial memperparah keadaan. Di era digital, satu foto jam tangan mahal bisa menyebar dalam hitungan detik. Satu unggahan tas bermerek dapat memantik ribuan komentar sinis. Ruang publik menjadi arena penghakiman. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh oleh satu momen pamer.
Pertanyaannya, apakah para pejabat tidak menyadari dampak simbolik dari gaya hidup mereka?
Dalam tradisi kepemimpinan Timur, pemimpin ideal digambarkan sebagai figur yang menyatu dengan rakyatnya. Ia makan apa yang dimakan rakyat, merasakan apa yang dirasakan rakyat. Bukan berarti menolak kenyamanan, melainkan memahami batas kepantasan.
Ketika harga kebutuhan pokok naik, yang dibutuhkan rakyat bukan pidato panjang, melainkan kebijakan konkret dan keteladanan. Menahan diri untuk tidak mempertontonkan kemewahan adalah bentuk penghormatan pada rasa keadilan publik.
Opini ini bukan serangan personal terhadap individu tertentu. Ini ajakan refleksi bagi seluruh pejabat publik, dari pusat hingga daerah. Jabatan adalah titipan. Kekuasaan bersifat sementara. Yang abadi adalah jejak moral yang ditinggalkan.
Di pasar tadi, ibu itu akhirnya membeli beras lebih sedikit dari biasanya. Ia tersenyum tipis, mencoba tegar. Negara hadir atau tidak, hidup harus tetap berjalan.
Di sanalah sesungguhnya ujian kepemimpinan berada. Bukan pada kilau jam tangan, bukan pada deru mesin mobil mewah, melainkan pada kemampuan merasakan denyut nadi rakyat dan memilih berdiri di sisi mereka.
Jika kemewahan terus dipertontonkan di atas penderitaan rakyat, maka jarak antara penguasa dan yang dikuasai akan semakin lebar. Dan ketika jarak itu terlalu jauh, suara rakyat bisa berubah menjadi gelombang yang tak lagi bisa diabaikan.
