Oleh: Nano Hendi Hartono, wartawan senior
Pengadaan mobil dinas Gubernur Rudi Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar menjadi simbol paling terang tentang jarak yang kian melebar antara elite dan rakyat. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, serta lapangan kerja yang belum merata, keputusan seperti itu terasa menyayat rasa keadilan publik.
Kalimantan Timur memang dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam. Batu bara, minyak, dan gas telah lama menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini. Bahkan wilayah ini menjadi penyangga utama proyek strategis nasional pembangunan ibu kota baru. Namun kekayaan alam tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata. Di banyak kabupaten dan kota, angka kemiskinan masih nyata, akses pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya ideal, dan infrastruktur di pedalaman tertinggal dari kawasan perkotaan.
Di tengah kondisi itu, publik mempertanyakan sensitivitas moral para pemegang jabatan. Mobil dinas bernilai miliaran rupiah mungkin bisa dibenarkan dari sisi regulasi anggaran. Namun persoalannya bukan pada legalitas, melainkan pada empati. Rakyat tidak menuntut pejabat hidup dalam kemiskinan, tetapi rakyat berharap ada kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan panggung kemewahan.
Sorotan juga mengarah pada gaya hidup keluarga pejabat. Istri gubernur, Sarifah Suraidah, kerap tampil dengan busana dan aksesori mewah yang memicu perbincangan luas di ruang publik. Di era media sosial, setiap detail gaya hidup pejabat mudah terpantau dan cepat membentuk opini. Bagi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, kemewahan yang dipertontonkan terasa seperti ironi.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur. Beberapa anggota DPR maupun kepala daerah di berbagai wilayah juga kerap tampil dengan citra glamor—kendaraan mewah, rumah megah, perjalanan luar negeri, hingga pesta-pesta eksklusif. Semua itu mungkin sah secara hukum bila bersumber dari kekayaan pribadi yang dilaporkan. Namun etika kepemimpinan menuntut sesuatu yang lebih tinggi daripada kepatuhan administratif.
Sejarah menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik sering kali bermula dari persepsi ketidakadilan. Ketika rakyat melihat elite hidup dalam kemewahan sementara mereka menghadapi kesulitan, tumbuh rasa terasing dan kekecewaan. Demokrasi memang memberi ruang bagi perbedaan kelas sosial, tetapi demokrasi juga menuntut tanggung jawab moral agar kekuasaan tidak kehilangan legitimasi.
Kepekaan sosial bukan konsep abstrak. Ia terwujud dalam pilihan kebijakan dan gaya hidup. Seorang pemimpin yang memahami denyut nadi rakyat akan berhitung lebih jauh sebelum menyetujui anggaran yang berpotensi memicu kontroversi. Ia akan bertanya: apakah pengeluaran ini mendesak? Apakah ada kebutuhan lain yang lebih prioritas? Apakah keputusan ini akan memperkuat kepercayaan publik atau justru menggerusnya?
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas memang penting. Namun integritas moral jauh lebih menentukan. Banyak pemimpin dunia yang memilih gaya hidup sederhana bukan karena tidak mampu, melainkan karena sadar bahwa simbol memiliki daya pengaruh besar. Kesederhanaan dapat menjadi pesan kuat bahwa pemimpin berdiri bersama rakyatnya.
Indonesia memiliki tradisi kepemimpinan yang menjunjung nilai gotong royong dan kebersahajaan. Ketika nilai itu memudar, yang tersisa hanyalah formalitas kekuasaan tanpa kedekatan emosional. Elite yang terjebak dalam lingkaran kemewahan berisiko kehilangan kemampuan merasakan denyut kehidupan masyarakat di lapisan bawah.
Kalimantan Timur kini berada pada momentum sejarah sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru. Tantangan sosial dan ekonomi ke depan tidak ringan. Urbanisasi, kesenjangan sosial, dan tekanan lingkungan akan semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya kecakapan teknokratis, melainkan keteladanan etis.
Mobil dinas Rp 8,5 miliar mungkin akan berlalu sebagai satu episode dalam siklus berita. Namun maknanya lebih dalam daripada angka nominal. Ia mencerminkan pilihan nilai. Apakah kekuasaan digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial, atau justru memperlebar jarak psikologis antara penguasa dan rakyat?
Elite politik seharusnya menyadari bahwa legitimasi bukanlah sesuatu yang permanen. Ia dibangun dari persepsi publik setiap hari. Ketika kepekaan sosial memudar, legitimasi ikut tergerus. Dan ketika jarak itu semakin lebar, yang lahir bukan lagi kritik biasa, melainkan kemarahan kolektif.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Rakyat menuntut empati. Dalam demokrasi, empati adalah fondasi moral yang membuat kekuasaan tetap bermakna. Tanpa itu, jabatan hanyalah simbol kosong yang lambat laun kehilangan kehormatan.
