JAKARTA,— Polemik pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di Apartemen Greenbay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kembali memanas. Sejumlah warga yang tergabung dalam Perwakilan Warga Greenbay bersama lembaga Monitoring Syaiber Pungli Indonesia (MSPI) mendatangi Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Walikota Jakarta Utara pada Rabu (20/8/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk mosi tak percaya terhadap hasil pemilihan Ketua RW yang dinilai penuh rekayasa, pengondisian, serta sarat kepentingan kelompok tertentu. Warga menegaskan bahwa proses pemilihan tidak berjalan transparan dan jauh dari semangat demokrasi.
Dalam pertemuan dengan anggota DPRD DKI Jakarta, perwakilan warga menyampaikan bahwa pemilihan RW seharusnya menjadi wadah partisipasi bersama, bukan justru memecah belah masyarakat.
“Kami meminta DPRD DKI Jakarta hadir memberikan solusi. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan warga yang lebih luas,” ujar Anne.
Selain ke DPRD, rombongan warga juga mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan dokumen resmi berisi kronologi pemilihan, dugaan adanya pengondisian, serta tanda tangan penolakan hasil pemilihan.
Menurut mereka, gubernur sebagai pimpinan daerah memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sekaligus memberi arahan agar persoalan tidak menimbulkan kegaduhan berkelanjutan.
“Kami percaya Gubernur DKI akan mendengar aspirasi kami. Warga hanya ingin proses pemilihan RW yang jujur, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Tidak berhenti di situ, warga bersama MSPI juga menemui Walikota Jakarta Utara. Mereka berharap pemerintah kota bisa menjadi mediator sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.
Menurut warga, pemilihan RW yang dianggap sarat rekayasa berpotensi memunculkan ketidaknyamanan di lingkungan Greenbay Pluit. Keterlibatan Walikota dinilai penting untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas.
“Kami ingin hidup rukun, damai, dan nyaman. Tapi jika pemilihan RW saja sudah penuh kepentingan, bagaimana warga bisa percaya?” tandas salah satu perwakilan warga.
Ketua MSPI, Thomson Gultom, menegaskan bahwa lembaganya hadir untuk memastikan suara warga tidak diabaikan. Menurutnya, pemilihan RW adalah bagian dari hak demokrasi masyarakat yang tidak boleh dipermainkan.
“Demokrasi harus dijaga sejak di tingkat paling kecil, termasuk pemilihan Ketua RW. Jika dari level RW saja sudah sarat kepentingan, maka demokrasi kita tercederai,” tegas Thomson.
MSPI berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tercapai solusi yang adil bagi seluruh warga Greenbay Pluit.
Meski terjadi polemik, warga Greenbay menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses demokrasi.
“Kami tidak sedang melawan siapapun. Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Semoga pemerintah mendengar aspirasi kami dan mengambil langkah tegas,” tutup Deco, salah satu perwakilan warga.(Rus)
