JAKARTA, INDAK.ID — Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lau Simeme yang terletak di Kecamatan Sibirubiru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya lalu yaitu tanggal 16 Oktober 2024, menuai penderitaan bagi masyarakat sekitar. PSN Bendungan Lau Simeme yang mancakup area 480 hektar itu ternyata menyisakan masalah yaitu menyengsarakan sekitaran 200 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Kuala Dekah, Desa Rumah Gerat, Desa Sari Laba jahe, Desa Penen dan Desa Mardingding julu.
Berbagai upaya sudah dilakukan para korban pembangunan Bendungan Lau Simeme, tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang sesuai keinginan warga.
“Sudah banyak usaha dan bermacam cara yang kami lakukan, tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan hak kami sebagai pemilik lahan yang dimanfaatkan oleh pembangunan Bendungan Lau Simeme,” ujar Dalan Beluh Purba perwakilan Korban pembangunan PSN Bendungan Lau Simeme di Komplek Istana Presiden usai mengantarkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Rabu (4/12/2024).
Dalan Beluh Purba yang biasa dipanggil Purba ini menjelaskan, bahwa pihaknya sudah bermacam cara yang dilakukan di daerah seperti aksi demo ke DPRD Kabupaten Deli Serdang dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS), Kantor KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) tetapi tetap belum mendapatkan haknya.
“Saya diutus oleh para korban pembangunan Bendungan Lau Simeme berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan keluh-kesah kami sebagai pemilik lahan yang dimanfaatkan oleh pembangunan Bendungan Lau Simeme. Saya sudah menyampaikan surat kepada beberapa instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian PU-PR, Kementerian ATR/BPN, Ketua DPR RI, Komisi II dan III DPR RI” jelas Purba di halaman Istana Negara didampingi Ramli Barus sebagai pemandu yang mengaku sangat lelah menyampaikan surat kepada beberapa instansi pemerintah.
“Jika surat yang kami sampaikan kepada instansi terkait tidak mendapat tanggapan terlebih-lebih dari bapak Presiden Prabowo Subianto, maka kami warga korban akibat pembangunan Bendungan Lau Simeme, akan datang ke Jakarta beramai-ramai menemui bapak Presiden Prabowo Subianto ke Istana Presiden” tegas Purba.
Sementara itu F Tarigan sebagai Koordinator lapangan aksi demo mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan aksi demo di kantor PT Wika sebagai pelaksana pembangunan, BWS dan KJPP sebagai penentu harga team apreisal dan menduduki lahan area pembangunan.
“Kami baru-baru ini Kamis tgl 7-11-2024 melakukan aksi damai di kantor Balai Wilayah sungai Sumatera (BWS) Jln AH Nasution Mas Mansyur Medan. Tetapi aksi damai tersebut berakhir ricuh karena pihak BWS menyewa oknum preman brutal untuk mengusir kami, karena kami sepakat tidak akan membubarkan diri sebelum hak kami dipenuhi”, jelas Tarigan dan mengaku sudah melaporkannya kepada Polrestabes Medan karena sudah terjadi bentrok fisik dan beberapa peserta demo mengalami luka fisik.
“Negara kita Indonesia di Proklamirkan oleh bapak Ir.Soekarno dan bapak Moh Hatta dari penjajahan Belanda dan Jepang adalah supaya bangsa kita merdeka. Nah tugas kita sekarang mengisi kemerdekaan ini dengan membangun untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yaitu menjadikan bangsa kita menjadi adil dan makmur. Mengapa diadakan pembangunan malah menyengsarakan rakyatnya seperti pembangunan Bendungan Lau Simeme di Birubiru”, jelas nande Barus berteriak-teriak saat aksi demo di kantor BWS.
Sementara itu Jakub Sembiring salah satu pengurus Aksi Damai menjelaskan tindakan para preman yang brutal itu sangat tidak manusiawi. “Kami sangat menyayangkan adanya tindakan preman yang sangat brutal itu” jelas Jakub Sembiring yang mengaku tidak merasa kapok dan tidak berhenti memperjuangkan haknya walaupun mendapat tindakan brutal.
Sementara itu Julianus Ginting mengatakan warga yang terdiri dari 5 desa di Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai korban kemunafikan pemerintah dan ulah mafia dari para mafia tanah yang sangat rakus. Tindakan BWS dan KJPP sebagai team apreseal penentuan harga lahan tanahnya sangat tidak manusiawi.
“Pihak BWS dan KJPP sebagai team apreisal menentukan harga tanah kami sangat tidak adil. Pihak team apreisal menentapkan harga tanah kami dibawah NJOP. Masak tanah kami dihargai antara Rp 15.000 sampai Rp 20.000 permeter,” terang Julianus dengan nada kecewa. (IA/RB).
