JAKARTA, — M. Pilipus Tarigan,SH,.MH, sebagai kader PDI Perjuangan yang telah lama bergabung dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di DPD PDI Perjuang Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030.
M. Pilipus Tarigan
setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional pertama (Rakernas I) PDI Perjuangan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 10-11 Januari 2026 lalu di kawasan Ancol Jakarta Utara, ia mejelaskan program ataupun target yang akan dihasilkan dari rakernas tersebut.
Menurutnya, setelah mengikuti dan mengamati serta menampung dan menyimpulkan pentingnya hasil Rakernas I PDI Perjuangan. Ia menekankan bahwa peneguhan kedaulatan dan kemandirian jati diri bangsa dalam kebijakan negara sangatlah diperlukan.
Pilipus Tarigan juga menegaskan bahwa, penolakan soal intervensi asing atas tindakan AS (Amerika Serikat) terhadap Presiden Venezuela.
Masalah Demokrasi, Pilipus meminta adanya penguatan Chek and Balances dalam berdemokrasi
Didalam sistem pemerintahan, Pilipus Tarigan menjelaskan posisi Politik PDI Perjuangan sebagai penyeimbang kekuasaan dan pro terhadap rakyat.
Selain itu, perlindungan lingkungan berkelanjutan serta menghentikan Deforestasi saat ini sangat di perlukan.
Masalah sosial PDI Perjuangan sangat mengutamakan penanggulangan bencana dari Pra- hingga Pasca Bencana.
Ia juga mengatakan, mentargetkan Net Zero Emision, mempercepat Energi Terbarukan, menjalankan Just Energy Transition.
Soal menjaga lingkungan, kita harus punya “sikap merawat Pertiwi, menjadikan manusia dan alam sebagai satu kesatuan makhluk hidup, sumber daya alam harus dikuasai oleh negara. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
“Politik kerakyatan yang berpihak kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, UMKM, perempuan dan pemuda”. Tambah Pilipus.
Selanjutnya ia meminta, “Kedaulatan pangan yang memperkuat produksi petani, nelayan dan peternak, Riset dan Inovasi pangan, melindungi harga dan lahan, mengembangkan pangan lokal”.ujarnya.
Tidak kalah pentingnya “Koperasi Rakyat dengan ekonomi gotong royong sehingga mandiri, termasuk Otonomi Daerah dengan menegakkan prinsip Desentralisasi, Menolak pemotongan anggaran daerah”.tutur Pilipus.
Pilipus menambahkan, “Program Kerakyatan, Soliditas Tiga Pilar, Menghapus Kemiskinan Ekstrem, Cegah Stunting, Program Tanam Pangan, Sediakan Pekerjaan layak” harus diutamakan.
Masalah penentuan atau pemilihan kepala daerah, kita harus menganut Demokrasi Elektoral, Pilkada harus langsung, E-Voting, lawan politik uang,batasi biaya kampanye, penyelenggara berintegritas”.
Masalah Pemilu, kita harus mengadakan “Reformasi Politik, Sistem Multipartai Sederhana, Partai sebagai satu-satunya peserta pemilu legislatif, penopang sistem presidensial”.
Masalah kepemudaan, “Peran Generasi Muda, Jamin kebebasan berekspresi dan berinovasi, Dorong Riset dan Teknologi Strategis, Lindungi pemanfaatan teknologi”.
Kita juga harus “Cegah Otoritarianisme dengan menjaga semangat reformasi, lawan KKN, Lindungi Pers dan Masyarakat Sipil, Pemilu Jujur dan adil, TNI dan Polri sesuai dengan konstitusi”.
Tidak kalah pentingnya “Reformasi Polri agar Tegak lurus dengan konstitusi, memperkuat pengawasan parlemen, memberikan wewenang terhadap Kompolnas, menghilangkan politik praktis, meningkatkan kesejahteraan Polisi”.
Tentang hukum, “Penegakan hukum, Penegak Hukum Independen, Hukum tidak boleh menjadi alat politik/bisnis, berantas pasal multitafsir”.
Kita juga mengharapkan “Profesionalisme TNI, dan kita minta TNI netral tidak berpolitik, Pertahanan berbasis kemanandirian, Industri Pertahanan dalam Negeri, Kesejahteraan prajurit dijamin”.
Masalah korupsi, kita budayakan “Antikorupsi Internal Partai, Pendidik Kader, Larangan Politik Uang, menjadikan Industri dalam Negeri sebagai prioritas, Transparan, Rekrutmen bersih, Gerakan Jati diri Soekarno”. Itulah kira-kira 21 poin penting yang bisa kita ambil dari rakernas 1 PDI Perjuangan yang baru saja dilaksanakan. (Rus).
