JAKARTA,— Angggota DPRD DKI Jakarta dan Sekretaris Fraksi PDI-P DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo turut bersuara keras terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS.
Beliau menolak dan menyatakan hal itu bisa jadi preseden sangat berbahaya bagi tatanan hukum internasional.
Dalam pernyataannya kepada Sputnik Indonesia, Sambodo menilai tindakan sepihak terhadap kepala negara berdaulat tanpa mandat PBB jelas melanggar prinsip kedaulatan dan supremasi hukum internasional.
Jika dibiarkan, hukum internasional bukan lagi rujukan bersama, tapi tunduk pada kekuatan.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ini menekankan Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk ikut menegakkan ketertiban dunia.
Ia mengaitkan hal ini dengan semangat Deklarasi Konferensi Asia-Afrika 1955, yang menegaskan setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri tanpa intervensi militer asing sesuai prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Indonesia, kata Sambodo, harus konsisten memihak perdamaian dan mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta aktif menjaga perdamaian dunia.
Sambodo juga memperingatkan modus intervensi superpower yang sering dibungkus narasi hukum atau keamanan global.
Ia menyoroti dugaan kepentingan strategis dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di Venezuela menjadi motif utama tindakan ini.
Operasi militer semacam ini, menurutnya, memperburuk situasi sosial-ekonomi global.
Pengalaman di Irak, Libya, dan Panama menunjukkan intervensi militer justru menimbulkan konflik berkepanjangan, krisis kemanusiaan, dan ketidakpastian ekonomi, bukan perdamaian atau kesejahteraan.
Ia juga menekankan, isu narkoba sering dijadikan dalih untuk menguasai sumber daya negara lain.
Kasus Maduro mencerminkan imperialisme global versi baru dan wajah kapitalisme internasional. “Praktik semacam ini harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan sesuai komitmen Indonesia untuk diplomasi damai, kedaulatan negara, dan penegakan hukum,” tegasnya.
Baginya, ini adalah peringatan global, ketika intervensi sepihak diterima, hukum internasional runtuh, dan perdamaian dunia dipertaruhkan. (Rus).
