JAKARTA, — Upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berpihak pada rakyat menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Sesi II bertema “Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta Kota Global-Berkeadilan Sosial”, yang diselenggarakan DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas bidang, di antaranya Penjabat Gubernur DKI Jakarta 2016–2017 Soni Sumarsono, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta-Ketua Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim, serta Pemerhati Kebijakan Publik Yenny Sucipto. Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penegasan bahwa kemajuan Jakarta sebagai kota global harus disertai dengan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang terbuka.
Dalam paparannya, Soni Sumarsono menjelaskan bahwa Jakarta kini telah masuk dalam jajaran kota global dunia dengan peringkat 71 dari 158 kota. Namun, menurutnya, predikat itu belum cukup tanpa keberpihakan pada keadilan sosial.
> “Kota global yang berkeadilan sosial adalah konsep yang tidak hanya berperan penting dalam jaringan global ekonomi, politik, dan budaya, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Kalau bikin kota global saja gampang, tapi yang berkeadilan sosial itu harus ada muatan ideologisnya,” ujar Soni.
Ia menilai langkah-langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam percepatan integrasi transportasi publik, digitalisasi pelayanan, dan pembangunan kawasan internasional seperti SCBD, Kemayoran, dan PIK 2.
> “Bayangkan, baru satu tahun menjabat, posisi Jakarta naik dari peringkat 74 ke 71. Itu prestasi luar biasa,” tambahnya.
Soni juga mengingatkan pentingnya memperkuat partisipasi publik agar kebijakan tidak hanya transparan di atas kertas, tetapi juga akuntabel di lapangan.
> “Partisipasi masyarakat masih lemah karena transparansi belum maksimal. Ujungnya, akuntabilitas lemah dan berpotensi melahirkan korupsi. Maka, PA GMNI harus ikut mengawal Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta-Ketua Bidang Komunikasi Sosial, menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Pramono Anung berorientasi pada pembangunan dari bawah, dengan fokus utama pada pendidikan dan pengentasan kesenjangan sosial.
> “Syarat menjadi kota global itu SDM-nya harus terdidik. Enggak boleh lagi ada rumah dempet, tidur pakai shift, satu rumah belasan orang. Jakarta tidak bisa jadi kota global kalau masyarakatnya tidak terangkat,” ujarnya.
Chico memaparkan sejumlah capaian konkret Pemprov DKI, seperti peningkatan penerima manfaat KJP dari 500 ribu menjadi lebih dari 700 ribu anak, perluasan KJMU hingga 17 ribu mahasiswa, serta pemutihan 8 ribu ijazah pelajar yang tertahan.
> “Pak Gubernur selalu bilang, membangun Jakarta harus dari bawah. Dalam dua minggu menjabat saja beliau sudah menaikkan penerima KJP. Itu bukti komitmen terhadap keadilan sosial,” tegas Chico.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
> “Tata kelola yang buruk memperparah ketimpangan. Karena itu, kami ingin memastikan Jakarta menjadi kota dunia yang berpihak pada rakyat — kota global yang inklusif, adil, dan penuh inovasi,” ujarnya.
Pemerhati kebijakan publik Yenny Sucipto menekankan bahwa keberhasilan Jakarta sebagai kota global tidak diukur hanya dari infrastruktur dan teknologi, tetapi dari sejauh mana kota ini mampu “memanusiakan manusianya”.
> “Jakarta sedang bertransformasi menjadi living global city. Tapi membangun kota global bukan meniru dunia, melainkan bagaimana membuat dunia belajar dari Jakarta — kota yang tumbuh tanpa kehilangan hati,” kata Yenny.
Ia menilai sistem keuangan dan audit Pemprov DKI sudah tertib, namun partisipasi publik masih perlu diperkuat.
> “Portal APBD dan QPBD sudah interaktif, tapi jangan berhenti di situ. Ini momentum bagi Gubernur untuk memperluas partisipasi publik, terutama melalui pra-musrenbang yang komunikatif dengan akar rumput,” jelasnya.
Menurut Yenny, birokrasi Jakarta harus lebih kolaboratif dan peka terhadap kebutuhan sosial.
> “Transparansi harus jadi karakter, bukan sekadar formalitas. Tata kelola pemerintahan harus bergeser dari berorientasi dokumen ke berorientasi manusia,” tandasnya.
Diskusi publik yang digagas DPD PA GMNI Jakarta Raya ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferensi Daerah (Konferda) V. Selain sebagai ruang intelektual, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta.
DPD PA GMNI Jakarta Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjadi “pejuang pemikir dan pemikir pejuang” dalam mengawal Jakarta menuju kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkarakter nasionalis. (R)
