JAKARTA,— Petisi Brawijaya Jakarta berharap dermaga di Pulau Pramuka segera diselesaikan demi kepentingan warga di Kabupaten Pulau Seribu. Walaupun dalam pembangunan proyek tersebut di duga ada aroma korupsinya.
Hal itu dikemukakan Sigit Budi, Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta setelah menyaksikan langsung kondisi dermaga milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Pulau Pramuka, Rabu 24 Agustus 2025.
“Pertimbangan kami, Pulau Pramuka merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pulau Seribu jadi fungsi dermaga itu sangat vital untuk bersandar kapal-kapal dari pulau terdekat dan pulau-pulau lain”, ujar Sigit Budi kepada IndonesuaAktual.id, Kamis (25/9/2025).
Kritik terhadap bangunan dermaga yang mangkrak sudah mengalir sejak pertengahan tahun 2025. Sebuah lembaga yang menamakan dirinya Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia mengkritisi mangkraknya Pelabuhan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu. Revitalisasi pelabuhan yang dianggarkan menggunakan APBD Tahun 2022 senilai Rp 78 miliar hingga saat ini belum difungsikan, bahkan terlihat terlantar.
Hal senada juga pernah dilontarkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim bahwa persoalan mangkraknya dermaga tidak bisa dianggap selesai hanya dengan pengembalian dana ke kas daerah.
“Mencermati perjalanan proyek dermaga ini tercium aroma korupsi, mengingat anggota DPRD menyatakan ada pengembalian dana ke kas daerah dan proyek belum selesai hingga hari ini”, jelas Sigit Budi, Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta.
Untuk itu, Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta ini meminta Pemprov DKI Jakarta seharusnya memberitahukan kepada warga Kepulauan Seribu timeline penyelesaian proyek ini. “Saya minta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta memberitahukan kepada warga di kepulauan seribu timeline penyelesaian proyek tersebut,” katanya . (Rus).
