JAKARTA, — Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan merekrut anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebanyak 1100 orang. Namun apa daya pelamar program PPSU tersebut mencapai 7000 orang. Apakah ini bukti kalau pengangguran di republik ini khususnya di Jakarta begitu banyak?
Jika melihat hal tersebut maka, perekrutan ini rentan praktek “nepotisme” atau sering dengan disebut “orang dalam” atau “ordal”. Pelaku yang berperan sebagai “orang dalam” berdasar info – info media sosial adalah oknum – oknum di tingkat Kelurahan atau yang lebih tinggi tingkatan.
“Modus orang dalam biasanya dengan minta jatah kuota PPSU di tingkat kelurahan. Tidak heran bila beredar info lowongan PPSU tidak transparan. Contohnya kuota per kelurahan 6 atau 4 personil PPSU, namun karena titipan, jadi tersisa hanya 2 lowongan terbuka,” ujar Ketua DPD Jakarta Petisi Brawijaya Sigit Budi Cahyono dalam siaran persnya kepada media (21/7/2025).
Menurutnya, pemprov DKI Jakarta di beberapa media pernah menyatakan bahwa perekrutan anggota PPSU di jamin transparan atau tidak ada campur tangan orang dalam.
Untuk menyikapi fakta dan informasi negatif tentang perekrutan PPSU, DPD Jakarta Petisi Brawijaya menghimbau Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sebagai berikut :
1. Mengawasi lebih ketat proses rekrutmen PPSU di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
2. Memberikan sanksi tegas terhadap oknum aparatur yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dalam perekrutan PPSU.
3. Membatalkan rekruitmen anggota PPSU yang terindikasi titipan orang dalam.
Harapan kami, DPD Jakarta Petisi Brawijaya agar proses transparansi rekruitmen PPSU ini lebih transparan sehingga kredibilitas Pemprov DKI Jakarta dimata warga Jakarta sebagai pembayar pajak yang menyumbang APBD Jakarta lebih positif.
” Langkah – langkah ini kami pandang perlu untuk meyakinkan warga Jakarta bahwa kepemimpinan Pram – Doel memang benar memegang amanah,” katanya. (Rus)
