Taufan Agung Ginting: Efisiensi Anggaran Keuangan Negara, Jangan Bikin Rakyat Stres !

banner 120x600
banner 468x60

Medan, Indak.ID — Negeri kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah melakukan efesiensi anggaran keuangan negara besar-besaran untuk Tahun 2025 dari APBN Tahun 2025 yang sudah disahkan oleh Presiden terdahulu bersama DPR RI periode yang lalu.

Para ahli ekonomi menyatakan penyebabnya antara lain karena jatuh tempo hutang negara ini sejumlah Rp 1300 Trilyun (hutang di masa Jokowi) dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana untuk program-program belasan Departemen juga dinilai terlalu besar. Juga dana untuk kelanjutan pembangunan IKN.

banner 336x280

“Sedangkan Presiden Prabowo ingin tahun ini juga janji politiknya untuk program makan siang gratis bagi pelajar dan melaksanakan program kerakyatan lainnya mulai diwujudnyatakan kepada rakyat mulai Tahun 2025 ini. Ini yang mungkin menyebabkan kejadian saat ini,” ujar mantan anggota DPRD Sumut Taufan Agung Ginting kepada wartawan Indonesia Aktual, Rabu (12/2/2025).

Dikatakan Taufan, dalam pemberitaan Radio Elshinta [Minggu 9/2], saya mendengar anggaran untuk Departemen PU PR saja dikurangi sebanyak Rp 80 Trilyun lebih (hanya tinggal Rp22 Trilyun lagi). Akhirnya, perbaikan jalan nasional yang panjangnya ribuan kilometer itu khusus tahun ini hanya bisa diperbaiki sepanjang total 86 kilometer lagi se Indonesia.

Sementara, ada satu kabupaten di Indonesia telah dianggarkan DAK-nya sejumlah Rp 45 Milyar dalam efesiensi anggaran tersebut, tinggal Nol persen alias Nol rupiah. Sementara itu proses tender sudah dilaksanakan di daerah tersebut, kata berita radio elshinta tersebut.

“Dari informasi ini menunjukkan bahwa negeri kita saat ini sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik baik saja. Negara tengah melakukan efesiensi besar-besaran itu artinya ruang fiskal dan uang yang beredar di daerah-daerah akan jauh berkurang dari sebelumnya,” tutur Taufan.

Lebih jauh Taufan mengatakan, pemborosan yang terjadi sepuluh tahun terakhir, mulai tahun ini akan jauh berubah, terjadi efesiensi dan penyesuaian besar-besaran di semua ruang lingkup pembangunan fisik dan non fisik.

“Dalam keadaan saat ini, semua pihak dituntut untuk mengencangkan ikat pinggang dan rakyat dimotivasi untuk lebih keras lagi berusaha cari makan secara mandiri tanpa tergantung terhadap barang, jasa dan bantuan sosial dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Pusat dan Pemda-Pemda menuntut kewajiban rakyat untuk membayar pajak berbagai barang dan jasa yang juga meningkatkan PPN hingga 12℅. Belum lagi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dinaikan oleh Pemda hingga 75 – 100℅ dari sebelumnya.

Dari situasi dan kondisi ini, kami sebagai warga masyarakat memohon perhatian dan kebijakan yang serius dari Pemerintah Pusat, DPR, MPR, DPD RI, Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi, Kabupaten-Kota se Indonesia untuk lebih peduli terhadap persoalan pri-kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat ini hingga satu tahun ke depan.

“Jangan biarkan warga masyarakat khususnya kaum Marhaen yang papa dan kelompok menengah stress meratapi sendiri situasi kondisinya sosial ekonomi keluarganya yang juga akan turut tergerus untuk satu tahun ke depan,” tegasnya

Kecuali para oligarki yang miliki banyak aset bergerak dan tidak bergeraknya sendiri tanpa tergantung terhadap negara, tentu tidak terpengaruh bagi mereka.

“Mari kita sama-sama doakan dan sama-sama memperjuangkan semoga saja pada R-APBN – P (Perubahan) tahun 2025 dan R-APBN 2026 yang akan dibahas mulai Bulan Agustus 2025 yang akan datang kondisi keuangan negara kita semakin stabil dan membaik kembali,” paparnya.

Dengan demikian, semua program kerja Presiden Prabowo yang Pro Rakyat tersebut dapat sukses terlaksana sampai Tahun 2029 yang akan datang. Termasuk diantaranya, terwujudnya harapan warga masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi persoalan nasional yaitu agar Pemerintah pusat membangun jalan layang pada ruas jalan Sembahe – Berastagi yang sangat urgen.

“Jalan itu dibutuhkan oleh warga masyarakat pengguna jalan nasional dari dan ke 12 kabupaten – kota dari 2 propinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Aceh yang sejak sebulan lalu sudah disampaikan kepada para pemangku kepentingan di Jakarta dan di Sumut,” katanya.(Rus/IA)

banner 336x280